Seluk Beluk Investigasi Kecelakaan Penerbangan di Indonesia

Seluk Beluk Investigasi Kecelakaan Penerbangan di Indonesia – Penyelidikan kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia dilakukan di bawah otorisasi National Transportation Safety Commission (KNKT). Proses investigasi kecelakaan penerbangan meliputi kegiatan pemberitahuan kecelakaan, investigasi dan pelaporan hasil investigasi.

Seluk Beluk Investigasi Kecelakaan Penerbangan di Indonesia

Sumber : chappyhakim.com

em-dat – Perhatian khusus perlu diberikan pada jumlah kecelakaan penerbangan yang telah terjadi agar dapat dicegah di kemudian hari. Oleh karena itu, investigasi kecelakaan penerbangan dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari.

Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan penyidikan adalah National Transportation Safety Commission (KNKT). Badan ini berada di bawah Kementerian Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam proses pelaksanaannya, penyidikan yang dilakukan KNKT bersifat independen dan objektif, serta tidak dimaksudkan untuk menemukan pihak yang bersalah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, hasil investigasi KNKT tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Investigasi kecelakaan penerbangan telah dilakukan terhadap semua aktivitas di wilayah Republik Indonesia yang berhubungan dengan kecelakaan dan insiden serius yang melibatkan pesawat sipil.

Kecelakaan penerbangan diartikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara. Dalam kasus pesawat berawak, kejadian terjadi sejak seseorang hendak terbang ke dalam pesawat hingga orang tersebut meninggalkan pesawat.

Selama periode tersebut, ketika seseorang terbunuh atau terluka parah di dalam pesawat, ia langsung menyentuh bagian tersebut. pesawat, atau Paparan langsung ke pesawat jet.

Pada saat yang sama, dalam kasus pesawat tanpa awak, kejadian tersebut terjadi pada saat pesawat siap terbang untuk tujuan penerbangan hingga akhir penerbangan dan sistem propulsi utama dimatikan. Selain itu, selama penerbangan, pesawat (berawak dan tak berawak) mengalami kerusakan parah, atau pesawat dinyatakan hilang atau tidak bisa diakses sama sekali.

Situasi kecelakaan pesawat di Indonesia (2015-2020)

Sumber : wajibbaca.com

Menurut “Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi” KNKT dan “Rekomendasi Keselamatan Transportasi dan Status Pemantauan” yang dirilis pada 1 Februari 2021, dari 2015 hingga 2020, total 210 kecelakaan penerbangan telah diselidiki. Dikutip dari kompas.

Jumlah kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2016 yaitu 45 kecelakaan. Sementara itu, jumlah kecelakaan paling sedikit di tahun 2020, sebanyak 26 kecelakaan. Selain 210 kecelakaan penerbangan pada tahun 2020, data di atas juga mencakup kecelakaan pesawat sebelum 1 Februari 2021 yang merupakan kecelakaan pesawat.

Berdasarkan 210 data survei dari tahun 2015 hingga 2020, telah dikeluarkan 241 rekomendasi. Terlihat dari gambar terdapat empat kelompok kategori yang direkomendasikan. Terdapat 122 rekomendasi kategori kontrol dan supervisi, 85 rekomendasi kategori regulasi, 14 rekomendasi kategori infrastruktur, dan satu rekomendasi kategori kendaraan.

Di antara mereka, 125 kasus tidak terlacak, terhitung 52%, dan 108 kasus tidak terlacak, terhitung 45%. Pada saat yang sama ada 8 saran atau sebanyak 3% dari saran yang tidak dapat ditindaklanjuti. Beberapa saran tidak dapat ditindaklanjuti karena beberapa alasan, salah satunya karena operator atau operator penerbangan telah berhenti beroperasi.

Salah satu kecelakaan penerbangan menewaskan 189 penumpang dan awak Lion Air pada 29 Oktober 2018. Penerbangan Lion Air JT-610 mengambil rute Jakarta-Pangkal Pinang (Jangta-Pangkal Pinang). Lion Air PK-LQP Boeing 737-8 Max hilang kontak dan diyakini jatuh di lepas pantai Karawang, Jawa Barat. Setahun kemudian, pada Oktober 2019, KNKT mengeluarkan laporan investigasi akhir (laporan akhir) setebal 322 halaman, bernomor KNKT.18.10.35.04.

Selain itu, kecelakaan penerbangan memasuki tahun 2021 terjadi di Sriwijaya Air SJ-182 Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Pesawat Boeing 737-500 trayek Jakarta Kalimantan Barat ini mengangkut total 62 orang. Pesawat kehilangan kontak setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada 9 Januari 2021.

Baca juga : 5 Kecelakaan Pesawat Paling Misterius Di Dunia

Dasar hukum dan konsep investigasi kecelakaan penerbangan

Sumber : kompaspedia.kompas.id

Dalam hal terjadi kecelakaan penerbangan maka tanggung jawab penanganan kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab negara. Dasar hukum penanganan kecelakaan pesawat udara di Indonesia didasarkan pada dua produk hukum utama.

Pertama, UU No 1 Tahun 2009 (UU No 1/2009) tentang Penerbangan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Kecelakaan Lalu Lintas (PP 62/2013).

Pasal 357 ayat (1) UU No. 1/2009 mengatur bahwa pemerintah akan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas penyebab kecelakaan dan kecelakaan serius pada setiap pesawat sipil yang terjadi di Indonesia.

Padahal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidikan dilakukan oleh Panitia Nasional. Panitia nasional yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi ini adalah National Transportation Safety Commission (KNKT). Pasal 4 PP 62/2013 menegaskan hal tersebut.

Investigasi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan KNKT meliputi kecelakaan pesawat, kereta api dan kapal. Pengertian investigasi kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 PP 62/2013 merupakan kegiatan penelitian tentang penyebab kecelakaan lalu lintas.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan karena sebab yang sama maka metode pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dilakukan secara sistematis dan obyektif.

Sedangkan kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi selama pengoperasian suatu sarana angkutan yang dapat mengakibatkan rusaknya sarana angkutan, korban jiwa, dan / atau kerusakan harta benda.

Meskipun salah satu tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengetahui penyebab kecelakaan, namun prinsip investigasi ini bukanlah untuk menemukan kesalahan, memberikan sanksi / sanksi atau mencari orang yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Penyelidikan kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk mendeteksi kecelakaan lalu lintas secara profesional dan mandiri guna memperoleh data dan fakta tentang kecelakaan tersebut.

Selain dua landasan hukum utama tersebut, terdapat pula dua aturan internasional terkait dengan landasan hukum investigasi kecelakaan penerbangan suatu negara yaitu, Pasal 830 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) dan “Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ke-10 Sipil Internasional. Organisasi Penerbangan ”.

Pasal 830 dari “Peraturan Keselamatan Penebangan Sipil” mengatur pemberitahuan dan laporan prosedur investigasi kecelakaan pesawat terbang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan PM Nomor 74 Tahun 2017 tentang Menteri Perhubungan. Pada saat yang sama, Suplemen No. 13 dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional mengatur tentang kecelakaan pesawat dan investigasi kecelakaan.

Peran KNKT

Sumber : wikidpr.org

Perpres 20/2012 (Perpres 20/2012) tentang KNKT menegaskan peran KNKT sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki kecelakaan penerbangan. Produk hukum ini merupakan regulasi terbaru terkait KNKT. Aturan sebelumnya adalah Keppres 105/1999.

Jika kita melangkah lebih jauh, pada tanggal 15 Juli 1994, Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto mengeluarkan Surat Keputusan No. KP. 3 / LT.403 / Phb-94, penelitian tentang penyebab kecelakaan pesawat. Peraturan ini membutuhkan penelitian untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat. Penelitian ini dilakukan oleh Komite Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara.

Menurut Pasal 3 Perpres 20/2012, KNKT adalah organisasi non-terstruktur, dipimpin dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan tersebut dipimpin oleh ketua dewan.

Misi KNKT adalah menginvestigasi kecelakaan lalu lintas, memberikan nasehat atas hasil investigasi, serta memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, KNKT dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.

Terkait kecelakaan penerbangan, peran KNKT mengikuti lima konsep dasar.

KNKT bertanggung jawab untuk menyelidiki dan melaporkan kecelakaan sistem transportasi udara, kecelakaan serius dan gangguan keselamatan yang melibatkan pengoperasian sistem transportasi udara Indonesia.

KNKT juga telah berpartisipasi sebagai perwakilan resmi dalam investigasi kecelakaan yang dilakukan di luar negeri dan kecelakaan serius terkait dengan pesawat yang diproduksi, terdaftar dan dioperasikan di Indonesia.

KNKT melakukan investigasi dan studi tentang sistem transportasi udara untuk mengidentifikasi dan mengoreksi faktor dasar yang dapat mempengaruhi keselamatan dan dapat menjadi faktor penting dalam kecelakaan.

Subkomite Penerbangan PKT bertanggung jawab untuk secara independen memberikan nasihat tentang tren keselamatan dan masalah keselamatan utama kepada Menteri Perhubungan melalui KNKT.

Investigasi kecelakaan dilakukan sesuai dengan Lampiran 13 dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, dengan mempertimbangkan hukum Indonesia yang berlaku.

Alur Investigasi

Sumber : beritasatu.com

Menurut PP 62/2013, pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas (termasuk penerbangan) yang dilakukan oleh KNKT meliputi tiga tahap, yaitu, pemberitahuan kecelakaan, pelaksanaan investigasi kecelakaan, dan laporan hasil investigasi kecelakaan.

Tahap pertama adalah notifikasi kecelakaan. KNKT perlu diberitahu untuk setiap kecelakaan pesawat dan kecelakaan pesawat yang serius. Pemberitahuan tersebut dikeluarkan secara lisan atau tertulis.

Permenhub Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pasal 830 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil menjelaskan pemberitahuan / laporan kecelakaan secara lebih rinci. Ada dua jenis laporan kecelakaan penerbangan, yaitu laporan insiden wajib dan laporan insiden sukarela.

Laporan kecelakaan harus diberitahukan oleh badan usaha angkutan udara, penyedia jasa udara, dan dinas perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Awak penerbangan yang terlibat kecelakaan harus memberikan laporan kecelakaan dan menyerahkannya ke KNKT dalam waktu 24 jam setelah kecelakaan.

KNKT kemudian meneruskan pemberitahuan tersebut ke beberapa pihak, yaitu negara tempat pesawat terdaftar, negara tempat operator berada, negara tempat pesawat dirancang, negara tempat pesawat atau industri suku cadang berada, dan International Civil Organisasi Penerbangan (jika pesawat melebihi 2250 kg).

Laporan kecelakaan wajib berisi berbagai konten, antara lain jenis kecelakaan, identitas pesawat, informasi pesawat, identitas awak dan penumpang, waktu kecelakaan, rencana penerbangan, jenis penerbangan, keberadaan barang berbahaya di dalam pesawat, kerusakan yang diketahui pada pesawat, dan lokasi kecelakaan. , Jumlah korban jiwa awak dan penumpang.

Pada saat yang sama, siapa pun yang mengetahui tentang kecelakaan tersebut dan pejabat pemerintah yang menerima laporan tersebut dapat memberikan laporan insiden secara sukarela. Memastikan bahwa semua pelapor sukarela yang meneruskan laporan ke KNKT dirahasiakan.

Setelah insiden dilaporkan, KNKT akan terus menentukan klasifikasi insiden tersebut, apakah wajib atau sukarela.

Baca juga : Fakta Tewasnya Kobe Bryant dalam Kecelakaan Helikopter

Pelaksanaan Investigasi

Sumber : satuharapan.com

Tahap kedua dari investigasi kecelakaan sedang berlangsung. Pelaksanaan investigasi meliputi kegiatan persiapan, investigasi pendahuluan dan investigasi lanjutan.

KNKT akan mempersiapkan investigasi setelah menerima pemberitahuan kecelakaan penerbangan. Persiapan tersebut meliputi beberapa kegiatan yaitu pembentukan tim investigasi, penyiapan peralatan investigasi dan koordinasi dengan instansi terkait atau operator penerbangan.

Selain itu, KNK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Penyelidikan pendahuluan meliputi pengumpulan data dan barang bukti kecelakaan, pengambilan atau pemotretan, pendaftaran korban, dan pengumpulan informasi dari orang-orang yang mengetahui kecelakaan di lokasi kecelakaan lalu lintas.

Bagian 830 dari Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil merinci kegiatan investigasi kecelakaan penerbangan.

Kegiatan investigasi meliputi: 1) mengumpulkan, mencatat dan menganalisis semua informasi yang relevan terkait dengan kecelakaan; 2) melindungi catatan investigasi kecelakaan; 3) mengeluarkan rekomendasi keselamatan; 4) menentukan penyebabnya; 5) melengkapi laporan akhir. Dapatkan pernyataan dari saksi jika memungkinkan. Saat melakukan penyidikan, KNKT memiliki akses tak terbatas ke semua bukti tanpa penundaan dari pihak manapun. Selain itu, selama penyelidikan, Tentara Pembebasan Rakyat Korea mengamankan fasilitas lalu lintas dan lokasi kecelakaan tempat terjadinya kecelakaan.

Dalam setiap investigasi, KNKT akan menunjuk seorang peneliti (IIC) yang bertanggung jawab untuk investigasi tersebut. Jika dalam pemeriksaan ditemukan ada yang melanggar hukum, KNKT wajib memberi tahu Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Untuk melengkapi pengumpulan data, informasi, informasi dan bukti, KNKT dapat melakukan investigasi lebih lanjut. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan sekurang-kurangnya dengan meminta informasi dari pihak terkait, pengumpulan data lain yang melengkapi penyelidikan awal, melakukan pengujian laboratorium dan menganalisis informasi hasil, serta pengumpulan bukti dan data kecelakaan yang diperoleh.