Jokowi Sangat Berambisi Perbaiki Kinerja Ekonomi RI

Jokowi Sangat Berambisi Perbaiki Kinerja Ekonomi RI

 

Jokowi Sangat Berambisi Perbaiki Kinerja Ekonomi RI – Pada acara KOMPAS100 CEO Forum yang digelar di Jakarta, Kamis (28/11/2019), Presiden Joko Widodo kembali mengutarakan ambisinya untuk meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia.

Jokowi Sangat Berambisi Perbaiki Kinerja Ekonomi RI

Sumber : matamatapolitik.com

em-dat – Pasalnya, pemerintah akan kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3%. Kepala negara mengatakan, hingga akhir tahun ini ekonomi hanya tumbuh 5,04% -5,05%. Menurutnya, bahkan tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin lesu.

“Di mana tantangan yang kita hadapi? Saya kira kita masih dalam pertumbuhan ekonomi. Tahun ini laju pertumbuhan ekonomi kita mungkin 5,04% atau sekitar 5,05%. Menurut data International Monetary Fund Bank Dunia, tahun depan, karena masalah global, masalahnya akan turun lagi Karena masalah belum terselesaikan, ”ujarnya.

Strategi Jokowi untuk Memperbaiki Kinerja Ekonomi RI dikutip dari kompas.com

1. Defisit Transaksi Berjalan Rampung dalam 4 Tahun

Sumber : liputan6.com

Presiden Jokowi meminta agar defisit transaksi berjalan Indonesia diselesaikan dalam waktu empat tahun. Presiden Joko Widodo mengatakan pada upacara pembukaan: “Defisit transaksi berjalan (CAD) yang belum berkurang dalam 10 tahun terakhir, tetapi saya yakin melalui transformasi ekonomi terbesar, kita dapat menyelesaikan defisit transaksi berjalan dalam empat tahun.” Kompas100 CEO Forum 2019 dilaksanakan di Jakarta, Kamis.

Bank Indonesia (BI) mencontohkan, defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua 2019 mencapai 8,4 miliar dolar AS atau menyumbang 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019 ($ 6,97 miliar), realisasi ini meningkat sebesar 21%.

Neraca transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2018 mengalami defisit sebesar US $ 31,1 miliar, menyumbang sekitar 2,98% dari PDB, mencapai US $ 1,04 triliun. Defisit ini adalah yang terparah sejak 2015, namun secara nominal terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Presiden Joko Widodo berkata: “Selama bertahun-tahun, kami mengandalkan komoditas dalam jumlah dan harga. Harga komoditas selalu jatuh dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kami juga mengimpor minyak dan gas dalam jumlah besar, serta bahan baku dan modal.”

Menurut data Bank Indonesia, diketahui bahwa defisit perdagangan migas pada kuartal II 2019 juga meningkat 14,3% menjadi 3,2 miliar dolar AS dari 2,8 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun lalu.

“Kalau barang impor digunakan untuk mengolah barang ekspor tidak ada masalahnya, tapi barang modal ini banyak yang dimasukkan untuk konsumsi dalam negeri kita. Padahal jika impor tidak ada masalah bagi produksi ekonomi kita.

Oleh karena itu, menurut kita Sebelumnya, hal ini berdampak pada defisit transaksi berjalan kita dan berdampak pada volatilitas dan pertumbuhan ekonomi rupiah Indonesia, ”kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan berkisar antara 5,04 – 5,05%. “Menurut kondisi ekonomi global tahun depan, menurut Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, karena kondisi yang ada tidak jelas, mungkin jatuh lagi.

Saya diperintahkan untuk mengadopsi kebijakan fiskal yang bijaksana, dan saya setuju untuk mengadopsi kebijakan fiskal yang bijaksana. sikap karena APBN hanya mempengaruhi sekitar 14% atau 86%. Peredaran uang dan perekonomian dilakukan di swasta termasuk BUMN, ”kata Presiden Joko Widodo.

Artinya, menurut Presiden, APBN hanya akan menggerakkan perekonomian. Selain itu, Presiden Jokowi juga berjanji akan menjaga defisit Indonesia sebagai persentase dari PDB.

“Dibanding dengan negara lainnya, rasio defisit terhadap PDB kita sangat hati-hati. Tahun ini angka APBN kita ditetapkan 1,9%, tapi mungkin ke depan turun menjadi 2%. Tahun depan kita tetapkan menjadi 1,7%, tapi Mungkin akan bergerak, tetapi semuanya harus dikontrol dengan hati-hati di bawah 3% atau 2.5%. Kemudian tingkat inflasi lima tahun dapat dipertahankan di sekitar 3.5%, dibandingkan dengan 8% atau 9% sebelumnya.

Kita harus menjaganya bersama-sama, terutama itu di Bank Indonesia (BI) untuk menjaga inflasi, “jelasnya. Presiden Joko Widodo. Sementara itu, menurut Presiden, angka kemiskinan turun dari 11,2% pada 2014 menjadi 9,5-9,6%.

Presiden Jokowi mengatakan: “Kami terus mengurangi tantangan ini. Kami telah mengurangi koefisien Gini dari 0,408 menjadi 0,38. Meskipun tidak ada pengurangan yang signifikan, namun terus menurun.”

Dua hal yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi situasi ini adalah meningkatkan ekspor dan impor produk substitusi. Presiden Jokowi mengatakan: “Kami memiliki agenda penting untuk meningkatkan ekspor dan impor produk substitusi, Kedua masalah ini terkait dengan impor dan ekspor.”

Baca juga : Fakta-Fakta UU Cipta Kerja usai Disahkan Jokowi

2. Merealisasikan B30 Hingga B100

Sumber : economy.okezone.com

Komitmen Presiden Jokowi untuk menggunakan 100% nabati sebagai bahan bakar telah terpenuhi. Hal tersebut dicapai oleh Pertamina Research and Technology Center (RTC) -ITB dengan merilis produk D100 hari ini.

Sebagai pengujian, Toyota Inova menggunakan produk D100, dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Bedanya, produk D100 ini sangat ramah lingkungan.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo terus optimistis Indonesia mampu mendorong penggunaan sumber energi alternatif untuk mengurangi impor migas. Saat ini Indonesia telah meluncurkan plan B20 yang merupakan campuran solar dan 20% biodiesel.

Selain itu, Indonesia mulai menggunakan B30. Jokowi optimistis di masa mendatang akan lebih banyak biodiesel yang digunakan. Jokowi berkali-kali berkata: “Tapi kita bisa berbuat lebih banyak, kita bisa membuat B100.”

Rencana untuk menggunakan 100% sumber daya nabati sebagai bahan bakar kini menjadi kenyataan. Pertamina hari ini memulai uji produk 100% menggunakan minyak sawit atau bahan bakar minyak sawit (BBS). Kilang Dumai yang ada memproduksi hingga 1.000 barel per hari dalam proses yang disebut 100% Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO), yang digunakan untuk menghasilkan produk diesel hijau (D-100).

RBDPO adalah minyak sawit atau CPO, yang akan menghilangkan sari, kotoran dan baunya setelah diproses lebih lanjut. Pengujian produksi dan pengolahan yang dilakukan pada tanggal 2-9 Juli 2020 merupakan pengujian ketiga setelah pengujian pengolahan RBDPO sebelumnya, yaitu meningkatkan kandungan RBDPO menjadi 7,5% dan 12,5% melalui pengolahan bersama.

Melalui kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pemerintah mendatangi Kilang DHDT II (Dumai) pada Rabu (15/7) dan mengambil sampel produk D-100 dari produk D-100 Pertamina, serta mendapat dukungan yang sukses. Direktur Utama Nicke Widyawati.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwan Kartasasmita menyatakan hal itu sejalan dengan pengawasan Presiden Joko Widodo terhadap rencana Program Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya kelapa sawit, untuk meningkatkan kesejahteraan. Para petani.

“Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan Pertamina, khususnya Kilang Dumai yang telah membuktikan kapabilitas kami. Keberanian yang luar biasa telah diambil Pertamina dan proses dari tahun 2019 hingga hari ini juga sangat impresif. Buruan. Kita kerja sama untuk meningkatkan kapasitas negara anak-anak, dan pemerintah akan selalu melindungi Petamina. ”

Nicke Widyawati, Presiden dan Direktur Pertamina, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung Pertamina mewujudkan produk bahan bakar dengan menyerap bahan baku dalam negeri untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional.

“Terima kasih kepada pemerintah dan semua pihak yang terkait atas dukungan penuhnya kepada Pertamina. Tes ini menunjukkan bahwa kita sudah siap dari kilang dan katalisator, sehingga perlu dipikirkan agar pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

Menurut Nicke, inovasi dalam menghasilkan produk energi hijau telah menjawab tantangan energi yang lebih ramah lingkungan dan tantangan penyerapan minyak sawit.

Minyak sawit saat ini menghasilkan 42 hingga 46 juta metrik ton metil ester dengan FAME (asam lemak) terserap kurang lebih 11,5%. Pada saat yang sama, Pertamina juga akan membangun pembangkit diesel hijau di Kilang Plaju yang memiliki kapasitas harian 20.000 barel.

“Ini membuktikan dari segi kemampuan dan daya saing, terutama Pertamina bahkan anak-anak bangsa ini memiliki kemampuan dan daya saing untuk berkreasi dan berinovasi. Hal ini membuktikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk memproduksi BBM terbarukan angkatan pertama di Indonesia, dan hasilnya tidak kalah.

Untuk perusahaan kelas dunia. ”ujarnya. Ia melanjutkan, RBDPO diolah menjadi D-100 di Kilang Dumai, yang bisa bereaksi dengan bantuan katalis dan hidrogen untuk menghasilkan produk diesel ramah lingkungan.

Nick mengatakan: “Katalis yang digunakan adalah katalis merah putih, diproduksi oleh putra-putri terbaik Amerika Serikat di Pusat Riset dan Teknologi Pertamina bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung.”

3. Memangkas Eselon 3 dan 4

Sumber : republika.co.id

Pemerintah memangkas posisi kepala eksekutif (eselon tiga) dan supervisor (eselon empat). Belakangan, kedua eselon ini dilebur menjadi jabatan fungsional (JF). Pemangkasan itu dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo. Ini dilakukan untuk mempermudah birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu dari lima prioritas kabinet Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga membahas persoalan penyederhanaan birokrasi dalam sebuah rapat.

Kedepan birokrasi yang disederhanakan akan menjadi dua jenjang eselon, dan jabatan pengurus (eselon III) dan pengawas (eselon IV) akan digantikan oleh jabatan fungsional (JF) yang menjunjung tinggi pengetahuan dan kemampuan profesional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Tjahjo Kumolo) menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari tugas presiden menyederhanakan birokrasi, telah dikeluarkan surat edaran (SE) dari para menteri kabinet senior, gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia dan seluruh jajarannya. pejabat lainnya. Instansi pusat dan daerah.

Tjahjo melanjutkan, langkah awal dari strategi ini adalah mengidentifikasi tiga, empat, dan lima unit kerja eselon yang dapat disederhanakan dan dialihkan ke struktur jabatannya berdasarkan peta jabatan masing-masing instansi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan roadmap penyederhanaan birokrasi akan dibagi menjadi tiga (tiga) tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Tjahjo mengatakan: “Jangka pendeknya meliputi: menerbitkan surat edaran menteri PANRB, mengidentifikasi dan meneliti lembaga pemerintah, perencanaan kerja dan perumusan kebijakan.”

Dalam jangka menengah, menurut Menteri PANRB meliputi penyesuaian kebijakan lokasi fungsional (JF) untuk mengevaluasi kinerja JF, penyesuaian kebijakan JF dan kursus pelatihan kepemimpinan LAN (Sekolah Administrasi Nasional), serta pelaksanaan pengangkatan / mutasi jabatan administratif. kepada pemerintah Fungsi badan.

Fase jangka panjang dilakukan melalui penerapan birokrasi smart office melalui sistem pemerintahan nasional berbasis e-government atau SPBE (e-government) serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Sementara itu, Penanggung Jawab BKN Bima Haria Wibisana dalam sambutannya mengatakan bahwa birokrasi harus menyederhanakan fungsi dan kewenangan presiden, ini perintah eksekutif yang saya suka atau tidak suka.

Bima berkata: “Pemangkasan akan merampingkan organisasi, tidak hanya untuk merampingkan, tetapi juga untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan.”

Bima menjelaskan, dalam komposisi jabatan, seluruh PNS Indonesia terdiri dari 11% pejabat struktural, 52% pejabat fungsional, dan 37% pelaksana. Ia mengatakan: “Penyederhanaan birokrasi membutuhkan birokrasi yang dinamis, desain organisasi yang fleksibel, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, kinerja dan profesionalisme ASN yang terbaik.”

4. Menurunkan Angka Stunting Hingga 14%

Sumber : alinea.id

Presiden Joko Widodo meminta angka stunting di Indonesia diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Instruksi itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas Kabinet Menteri yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/1/2021).

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pada konferensi pers: “Presiden telah menginstruksikan kepada kami bahwa pada tahun 2024, target stunting Indonesia akan diturunkan hingga hampir 14%.”

Muhadjir mengungkapkan, angka stunting di Tanah Air masih tergolong tinggi, yakni 27,6% pada 2019. Akibat pandemi Covid-19, angka ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2020. Muhadjir mengatakan targetnya adalah turun 14% pada 2024, dan angka stunting tahunan harus diturunkan menjadi 2,7%.

Dia berkata: “Ini adalah tujuan yang sangat besar, jadi presiden telah memberikan arahan untuk langkah-langkah yang tidak konvensional, tidak konvensional atau tidak konvensional.”

Muhadjir mengungkapkan, Jokowi sangat mementingkan penurunan angka stunting. Sebab jika bayi terlanjur stunting, ia akan mengalami perkembangan intelektual yang kurang optimal di awal hidupnya di usia 1.000. Kondisi ini akan berlanjut hingga dewasa atau usia subur.

Sementara itu, menurut data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja Indonesia telah mencapai 54%. Artinya 54% dari total angkatan kerja mengalami stunting saat bayi atau saat masih dalam kandungan. Mukhadji berkata: “Inilah mengapa Presiden meminta perhatian yang sangat-sangat khusus untuk masalah stunting ini.”

Muhadjir menambahkan, penanganan stunting akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mengatur tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Oleh karena itu, upaya pengembangan keluarga tidak hanya sebatas membatasi dan menurunkan angka kelahiran, tetapi juga fokus pada pengurangan stunting. Dia berkata: “Masalah penting yang sangat diperlukan untuk perkembangan keluarga adalah untuk mengurangi tingkat stunting.”

Baca juga : Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia

5. Menjadikan RI Pusat Industri Mobil Listrik

Sumber :money.kompas.com

Presiden Joko Widodo berencana menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kendaraan listrik dunia. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia saat ini sedang bekerja keras mengembangkan industri hilir nikel yang selanjutnya akan diproduksi menjadi baterai lithium yang merupakan komponen utama kendaraan listrik.

Tujuan Jokowi, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Indonesia bisa mewujudkan hak berbicara sebagai produsen baterai lithium. Jokowi mengatakan: “Kami berharap dapat mengkonversi turunan nikel menjadi lithium dalam waktu 2-3 tahun.

Ini adalah strategi bisnis nasional yang sedang kami rancang agar Indonesia bisa menjadi hub utama industri kendaraan listrik.” Kamis (28/11) / 2019) Pidato pada Forum CEO KOMPAS100 yang diadakan di Jakarta.

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu produsen dan eksportir nikel dunia. Namun, dia tidak ingin pengusaha hanya mengekspor produk nikel yang belum diolah tanpa diolah menjadi produk setengah jadi atau jadi.

Selain nikel, komoditas lain yang bisa dioptimalkan antara lain kobalt dan mangan. Ia menambahkan: “Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan kita harus menggunakan strategi ini untuk mengembangkan industri kendaraan listrik.”

Salah satu upaya Jokowi untuk mencapai tujuan menjadikan Indonesia sebagai produsen kendaraan listrik dunia adalah dengan mengirimkan menterinya ke negara-negara penghasil kendaraan listrik. mobil.

Harapannya, selain menjalin link dengan industri kendaraan listrik, menteri juga bisa mengajak investor untuk mengembangkan industri kendaraan listrik Indonesia. Dia berkata: “Kami telah mengirim menteri ke Jepang, industri otomotif utama Jerman, sehingga kami dapat mengembangkan lithium.”