Fakta-Fakta UU Cipta Kerja usai Disahkan Jokowi

Fakta-Fakta UU Cipta Kerja usai Disahkan Jokowi

Fakta-Fakta UU Cipta Kerja usai Disahkan Jokowi – Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) atau Jokowi (Jokowi) secara resmi menandatangani “Undang-Undang Penciptaan Karya” pada Senin (2/11/2020). Teks hukumnya memiliki total 1.187 halaman. Oleh karena itu, semua ketentuan dalam “UU Cipta Kerja” akan berlaku efektif pada 2 November 2020.

Fakta-Fakta UU Cipta Kerja usai Disahkan Jokowi

Sumber : liputan6.com

em-dat – Seperti yang kita semua tahu, ada gelombang protes komunitas yang konstan sebelum secara resmi menjadi undang-undang. Ribuan pekerja dari 32 organisasi turun ke jalan untuk mengungkapkan keinginan mereka untuk menentang pengesahan “Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan”.

Kini, undang-undang yang menyebabkan gelombang protes itu tersedia untuk umum melalui situs web Sekretariat Kementerian Negara.

Bahkan jika penetapan diumumkan oleh presiden, pro dan oposisi masih terjalin. Berikut Fakta-fakta UU Cipta Kerja :

1. UU Cipta Kerja Sah, diapresiasi Asosiasi Ojol

Sumber : voi.id

“Gabungan Aksi Dua Putaran” (Garda) Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowidodo (Jokowidodo) yang telah menandatangani “Undang-undang Komprehensif tentang Penciptaan Lapangan Kerja”.

Dalam surat tertulis kepada Liputan6, Igon Vikaksono, Ketua Presidium Pembela Indonesia, mengatakan: “Selamat atas pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. Disetujui dan ditandatangani hari ini. Com, Selasa (11 Maret 2020).

Egon berharap dengan disetujuinya Employment Creation Act ini memberikan manfaat yang baik bagi semua kalangan. Terutama kelompok pengemudi ojol yang pendapatannya berfluktuasi saat pandemi Covid-19 kali ini.

Baca juga : 10 Kasus Kriminal yang Terinspirasi Film Horor

2. Disambut Baik oleh DPR RI

Sumber : sumsel24.com

Ketua Panitia Keenam MPR Faisol Riza menyambut baik penandatanganan Undang-Undang Cipta Karya (UU) Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagaimana Senin (2/11) UU Nomor 11 Tahun 2020.

Menurut dia, “Job Creation Act” memberi kesempatan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir untuk meningkatkan kinerja berbagai departemen di Badan Usaha Milik Negara. Jadikan BUMN lokomotif dan akselerator pemulihan ekonomi nasional.

Ia mengatakan dalam sebuah seminar: “Peluang dalam” UU Cipta Kerja “harus dimanfaatkan oleh BUMN sebagai investor dalam negeri, lokomotif, pemulihan ekonomi dan ekonomi nasional. Karena BUMN dapat dengan cepat melaksanakan pekerjaan di masa sulit tanpa Too banyak kendala. “Temanya“ Badan Pembangunan Pasca Pekerjaan untuk Menciptakan Masa Depan Hukum ”, Selasa (03/11).

Selain itu, kata Riza, BUMN berperan baik dalam menjaga perkembangan kegiatan ekonomi dalam negeri selama krisis akibat pandemi ini. Salah satunya dengan meningkatkan anggaran belanja BUMN.

3. Buruh Resmi Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Sumber : m.mediaindonesia.com

Banyak buruh yang secara resmi mendaftarkan proses uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (tentang penciptaan lapangan kerja). Gugatan tersebut diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) versi Andi Gani Nena (AGN) dan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Said Iqbal, Ketua KSPI, mengatakan: “Pagi ini, setelah menerima berkas KSPI dan KSPSI AGN, gugatan JR (judicial review) UU Cipta Lapangan Kerja Nomor 11/2020 sudah ada di UUD. terdaftar. “Liputan6.com, Selasa (11 Maret 2020).

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa KSPI bersama TKI dengan tegas menolak dan meminta pembatalan atau pencabutan UU Cipta Kerja.

Menurutnya, isi UU Cipta Karya berbahaya bagi pekerja. Dia berkata: “Setelah penelitian, isi undang-undang, terutama konten kelompok buruh, hampir sepenuhnya merugikan pekerja.”

4. Pengusaha Tak Bayar Pesangon Kena Denda

Sumber : cnnindonesia.com

Dalam Pasal 156, pengusaha wajib membayar uang pesangon (PHK) bagi karyawan yang diberhentikan.

Liputan6.com mengutip Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada hari Selasa: “Jika hubungan kerja diputus, pemberi kerja harus membayar pesangon dan / atau biaya layanan dan kompensasi.” 3 / 11/2020).

“Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan” juga menjelaskan jumlah pesangon dan biaya layanan yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada karyawan, yang dirinci dalam Pasal 2 dan 3. Demikian pula kompensasi untuk hak seperti liburan, biaya kepulangan dan biaya lainnya 4

Pemberi kerja harus memenuhi kewajiban membayar pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat 1.

Jika tidak demikian, maka pihaknya akan menghadapi denda paling sedikit Rp 100 juta dan denda Rp 400 juta, dengan hukuman minimal 1 tahun dan pidana penjara maksimal 4 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 185, Paragraf 1 UU Penciptaan Lapangan Kerja.

5. Pesangon Buruh Jadi Murah

Sumber : liputan6.com

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), UU Cipta Kerja justru mengurangi pesangon pekerja dari upah 32 bulan menjadi upah 25 bulan.

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah semula 32 kali nilai pesangon pekerja menjadi 25 kali gaji. Detail informasi dibayarkan oleh pemberi kerja sebanyak 19 kali, dan jaminan jaminan pengangguran yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah 6 kali lipat. Iqbal (James Iqbal.) Ketua Umum Federasi (KSPI) di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Menurut Said, hal tersebut jelas merugikan tenaga kerja Indonesia, karena nilai pensiun tenaga kerja Indonesia masih kecil dibandingkan beberapa negara ASEAN.

Ia mengatakan: “Oleh karena itu, KSPI mewajibkan pengembalian uang pesangon sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003.

6. Karyawan Kontrak Seumur Hidup

Sumber : beritasatu.com

Sesuai ketentuan KSPI, PKWT atau pegawai kontrak seumur hidup dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 membatalkan masa kontrak yang tertuang dalam Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003.

Said berkata: “Akibatnya, pengusaha dapat menggunakan PKWT atau karyawan untuk menandatangani kontrak secara berulang dan terus menerus tanpa tenggat waktu.”

Dengan demikian, PKWT (pegawai kontrak) bisa digunakan seumur hidup tanpa harus diangkat menjadi PKWTT (pegawai tetap). Artinya, tidak ada jaminan kerja atau jaminan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, masa kerja PKWT atau karyawan kontrak paling lama 5 tahun, dan masa kontrak paling lama 3 tahun.

Jangka waktu paling lama untuk penandatanganan kontrak adalah 5 tahun, apabila karyawan kontrak berkinerja baik dan perusahaan dapat terus beroperasi diharapkan dapat diangkat menjadi karyawan jangka panjang atau jangka panjang.

Dia berkata: “Namun, UU No. 11 tahun 2020 menghilangkan peluang dan harapan ini.”

Baca juga : Pencapaian Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun

7. Draft UU Cipta Kerja Belum Jelas

Sumber : mediaindonesia.com

Sebelum pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat mengesahkan UU Cipta Kerja pada Sidang Paripurna Republik Demokratik Rakyat, Senin (5/10/2020). Namun, RUU tersebut kini tengah diperdebatkan karena konon RUU tersebut disebarluaskan ke media massa dan publik pada 5 Oktober 2020, bukan RUU DPR.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf pertama kepada Ketua DPR Puan Maharani pada 12 Februari 2020, kemudian dipresentasikan di Kementerian Perekonomian pada 14 Februari 2020. Draf pertama dikunjungi di website .

Kemudian, seiring berjalannya waktu, hingga disahkan di tengah rapat paripurna yang sedang berlangsung, hingga 5 Oktober 2020. Rancangan Undang-Undang Penciptaan Karya disebarluaskan dengan nama file “Undang-Undang Cipta Karya 5 Oktober 2020-Paripurna.pdf” diikuti dengan nama file baru “UU Cipta Kerja FINAL-Paripuna.pdf”.

Tentu hal ini membuat orang bingung draft mana yang merupakan draft sebenarnya. Salah satunya, kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Elly Rosita Silaban, saat ini banyak RUU Cipta Kerja yang beredar secara informal.

Meski begitu, pihaknya tetap membaca draf yang didapat karena menurutnya tidak jauh berbeda dengan draf asli yang sudah diadopsi.

Ia mengatakan: “Ketika saya berbicara dengan para menteri, karena kami ingin anggota DPP meminta pendapatnya, maka drafnya sedang disusun. Katanya ini belum menjadi undang-undang, tapi kenapa harus disahkan? Kesulitan akibat ini.