Category Berita Politik Dalam Negeri

7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu – Pada Senin, polisi mengamankan mobil senilai Rp 1,075 miliar dan sejumlah atribut salah satu parpol peserta pemilu di Ramungan, Jawa Timur. Polisi menangkap dua pengendara mobil dengan nomor polisi S 1976 JT, yang digerebek dalam cuaca tenang menjelang Pemilu 2019.

7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu

em-dat – Di Nias, polisi melakukan operasi perampasan tangan (OTT) terhadap calon anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Gerinda dan mengeluarkan akronim DRG pada Selasa (16/4/2019). DRG dan ketiga koleganya diduga terlibat politik moneter sebelum masa tenang.

Jutaan uang kertas beredar secara ilegal menjelang pemungutan suara pada pemilihan umum 2019 yang digelar pada Rabu (17 April 2019). Dikutip dari kompas.com, Berikut adalah fakta terkait dugaan politik moneter di berbagai daerah menjelang pemungutan suara:

1. Mobil berisi uang Rp 1,075 miliar

Polisi Lamongan menyelamatkan mobil saat penggerebekan di Jalan Panglima Soedirman Kota Lamongan. Polisi menemukan uang tunai 1,075 miliar rupiah dan atribut partai politik (parpol) di dalam mobil.

Miftahul Badar, Ketua Bawaslu Lamongan, membenarkan beberapa atribut dari dua dan satu partai peserta pemilu 2019. “Memang ada penggerebekan oleh teman polisi malam itu. Semua pihak terkait dan berwenang melakukan razia (sedation day).

Saat penggerebekan, Kapolres dan Polri menemukan mobil dengan uang. Ciri-ciri Peserta Pemilu tertentu, ” ujarnya saat ditemui di kantor Bawaslu Ramongan, Jalan Raya Tambakboyo, Kecamatan Ramon Gentagon, Selasa (16/4/2019).

Baca juga : Heboh! Fakta Temuan Mayat dalam Karung di Gowa

2. Empat orang dan uang ratusan juta rupiah di Pekanbaru

Bawaslu dan kepolisian Kota Pekanbaru menangkap empat tersangka pelaku kejahatan moneter dan politik alias OTT, sekitar pukul 13.30 pada Selasa (16/4/2019). Dari pelaku, Tim Sentral Gakkumdu Kota Pekanbaru menyita Rp 506.400.000.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Pekanbaru, Senin, dalam jumpa pers di kantor Bawaslu Pekanbaru. Indra mengatakan kepada wartawan: “Skuadron Gakkumdu, dalam hal ini Bawaslu dan Polres Pekanbaru, telah menangkap empat tersangka penyerangan subuh (politik uang).

Pelanggar.” Empat pelaku berinisial SA, NEI, DAN dan RA ditangkap di lobby Hotel Prime Park di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Indala mengatakan: “Penangkapan dimulai dengan pemberitaan publik yang melibatkan empat pelaku yang diduga melakukan penyerangan subuh saat tenang pemilihan umum 2019.

3. Caleg Gerindra di Nias ditangkap dengan uang Rp 60 juta

Kepolisian Nias juga mengadakan pelatihan OTT untuk calon legislator DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Gerinda. Ia juga merupakan ketua tim pemenangan calon presiden Nomor 02 Nias, yang disingkat DRG, Selasa (16/4/2019).

Selain DRG, polisi juga menangkap tiga orang lainnya, yakni MH (37), KT (18), dan FL. Menurut keterangan polisi, DRG mendapat dukungan dari tiga tim sukses dalam posisinya memenangkan relawan dari Jalan Sirao, Kelurahan Pasar, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dan Sumatera Utara. Selain itu, polisi memperoleh 60 juta rupiah dan banyak dokumen lain berupa barang bukti.

Kapolsek Nias AKBP Deni Kurniawan mengatakan DRG ditangkap dan ketiganya diduga terkait politik uang. Danny dari Mabes Polri mengatakan: “Biasanya ada kegiatan yang jarang terjadi di pos terdepan.”

Ketiga pelaku mengatakan akan membagikan uang kepada 2.400 orang. Alokasi dana Rp 20.000 per orang, dengan total Rp 48 juta. Rencananya, bensin Rp 12 juta untuk armada yang bekerja di lapangan.

4. OTT tiga orang dan dua caleg terkait politik uang di Karo

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Carlo melakukan operasi penangkapan tangan terhadap tiga orang yang diduga terlibat dalam urusan uang dan politik. Ketiga orang ini merupakan tim calon legislatif sukses dari Partai Gerindra Karoo.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi menangkap dua calon dari partai peserta pemilu. Kapolsek Kasat Reskrim Karo AKP Ras Maju Tarigan mengatakan, OTT awalnya dilakukan terhadap JM (28) dan LS, warga Desa Suka Julu, Kecamatan Tiga Binanga.

Saat diamankan, keduanya membawa Rp 11.700.000, dan tiga kartu nama, nama calon DPR TJG, nama calon DPRD provinsi IM, dan nama calon DPRD bupati / kota adalah KS.

5. Caleg Golkar tertangkap tangan bagi-bagi uang

Calon partai Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Barat nomor 2 yang mencalonkan diri sebagai DPRD berinisial HSL diserahkan petugas TPS ke sebuah rumah warga di Desa Sumarrang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sulawesi, Senin (15/4/2019).

Kasus HSL saat ini ditangani Bawaslu Polewali Mandar. HSL juga pernah menjadi Ketua DPRD Polewali Mandar periode 2004-2009. HSL ditemukan di antara masyarakat di TPS di Desa Sumarrang, Kecamatan Kampalajian. Ia membagikan Rp 200.000 kepada warga, diduga terkait keikutsertaannya dalam legislasi. Partai Demokrat Provinsi Sulawesi.

6. Wakil bupati pun jadi tersangka dugaan politik uang

Polisi menangkap Wakil Bupati Padangwara Utara Harop Harapp, yang juga merupakan politikus Partai Jerindra, pemenang Padangwarawas Sumatera Utara karena dicurigai melakukan politik mata uang, Kabupaten, salah satu calon anggota DPRD Masdripa Siregaard.

Dalam penangkapan tersebut, polisi memperoleh 87 amplop berisi uang tunai Rp 43,4 juta. Kapolres Tapsel AKBP Irwa Zaini Adib mengatakan, awalnya pihaknya mendapat informasi tentang apa yang disebut praktik politik uang, yang diduga dilakukan calon dari Partai Gerindra di Kabupaten Paluta.

7. Pria di depan posko pemenangan M Taufik

Pada Senin (15/4/2019), tim Bawaslu Gakkumdu Center Jakarta Utara menerima 80 amplop dari pos pemenangan dan mengirimkannya ke calon anggota DPRD DKI Jakarta M Taufik dari Partai Gerindra di Warakas.

Menurut Kombes Budi Herdhi Susianto, Kapolsek Metro Jakarta Utara, setiap amplop berisi uang tunai Rp 500.000. Budi mengatakan di Mapolda Metro Jakarta Utara, Selasa (16/4/2019): “ Kita hitung di sana.Jumlahnya 80 amplop, masing-masing berisi 500.000 rupiah.

Sementara itu, menurut Ketua Tim Bawaslu Pusat Jakumdu DKI Jakarta Puadi, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan amplop berisi uang untuk saksi pemilihan umum pada Rabu. Puadi mengatakan, “Informasi ini diberikan kepada saksi partai.

Oleh karena itu, setelah penyusunan dan pendaftaran akan dilakukan penyidikan untuk mengetahui apakah alat bukti itu diberikan oleh saksi partai,” kata Puadi.

Baca juga : Pengertian dan Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

8. Jumlah kecil, tetapi tetap saja politik uang

Kasus politik uang juga terjadi di daerah lain. Meski jumlahnya tidak sebesar enam tempat di atas, namun tetap saja dicurigai sebagai politik uang. Bawaslu Kabupaten Kudus Jawa Tengah mengadakan OTT bagi dua tim sukses, salah satu calon anggota DPRD Kudus mencalonkan diri di Kabupaten 4, antara lain Mejobo, Bae dan Undaan.

Keduanya adalah Amerika Serikat (46) dan AH (50), yang bertanggung jawab mengalokasikan dana dari calon legislatif di dapil keempat DPRD. “Bukti yang didapat dari Amerika Serikat, pecahannya 100.000 rupee, totalnya Rp 4,6 juta, dan ada 198 kartu nama foto calon DPRD Kudus di kabupaten ke-4.”

Kabupaten Kudus (Modu Wahibul Minan)) Bawaslu (Bawaslu). Pada saat yang sama, dari tangan AH, diperoleh barang bukti uang tunai 100.000 rupee dengan total nilai nominal 5 juta rupee, serta daftar calon pemilih dan calon penerima pembayaran.

Di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dua warga Mbay ditangkap karena dicurigai melakukan kegiatan moneter dan politik. Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna mengatakan G dan I yang ditangkap pada Senin (15/4/2019) malam merupakan tim sukses dari calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setelah ditangkap, warga kemudian melaporkannya ke Bawaslu, Polri, dan TNI. Keduanya telah dilindungi di Mabes Polri Aesesa. Beberapa barang bukti yang didapat antara lain Rp 250.000 dan stiker milik calon PKB daerah, provinsi, dan pusat.

Resmi! Presiden Joko Widodo Meresmikan INA (Indonesia Investment Authority) – Otoritas Investasi Indonesia adalah lembaga pengelola investasi yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan untuk membantu membangun Indonesia secara lebih menyeluruh.

Resmi! Presiden Joko Widodo Meresmikan INA (Indonesia Investment Authority)

em-dat – Presiden Joko Widodo yakin Otoritas Investasi Indonesia (INA) akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia.Seperti diketahui, Indonesia baru saja mengakuisisi INA sebagai lembaga pengelola investasi (LPI).

Dalam jangka panjang, masyarakat meyakini INA memiliki posisi strategis dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kekayaan negara.Saat memperkenalkan jajaran direksi INA di Istana Merdeka, Selasa (16/2), Jokowi mengatakan: “Saya yakin INA akan mendapat kepercayaan dari dalam dan luar negeri serta menjadikan INA sebagai sovereign wealth fund kelas dunia.”

INA juga akan menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan Indonesia. Menurutnya, INA akan mempersempit gap antara kapabilitas pembiayaan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.Kali ini, Jokowi berharap INA bisa menyusul. Pendirian INA di Indonesia dinilai sudah terlambat.

Beberapa negara sudah memiliki lembaga tersebut, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Norwegia, China, Singapura, Kuwait, dan Qatar. Faktanya, negara-negara ini telah membuat SWF 30-40 tahun yang lalu.

Dikutip dari cnbcindonesia, Jokowi menjelaskan: “Kalaupun terbentuknya terlambat, tidak akan pernah ada kata terlambat. Saya yakin INA bisa menyusul.” Tiga hal yang disebutkan Jokowi dapat menjadi dasar pengembangan INA. INA memiliki dasar hukum yang tegas dalam UU No 11 tahun 2020 (tentang penciptaan lapangan kerja).

INA juga menjamin dapat bekerja secara profesional. Menurut Jokowi,operasional INA dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) terbaik Indonesia adalah pondasi ketiga kekuatan INA.

Jokowi menjelaskan: “INA dikelola oleh putra-putri terbaik tanah air yang telah berpengalaman di kancah karir internasional.” Di posisi dewan pengawas, tentunya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, ada tiga profesional lainnya, yakni Hariyanto Sahari, Yozua Mekes, dan Darwin C. Noerhadi.

Jajaran direksi juga diyakini mampu merebut kepercayaan global. Adapun jajaran direksi tersebut antara lain Ridha Wirakusumah sebagai direktur utama, Arief Budiman sebagai wakil presiden, Stefanus Ade Widjaja sebagai direktur investasi, Marita Alisjahbana sebagai direktur risiko, dan Eddy Porwanto sebagai direktur keuangan.
Ridha Wirakusumah, Ketua Dewan Direksi Otoritas Investasi Indonesia (INA), menegaskan pihaknya akan bekerja dengan integritas tertinggi dan tata kelola yang baik.

INA adalah lembaga pengelola investasi yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan untuk membantu pembangunan Indonesia secara lebih menyeluruh. Ridha di Istana Kemerdekaan Jakarta pada Selasa, 16 Februari 2021. Ridha juga menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi pengelolaan jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi beban pembiayaan atau pinjaman dan maksimal untuk menarik investor asing dan dalam negeri untuk berpartisipasi dengan INA untuk merumuskan lebih banyak rencana pemerintah lebih cepat agar pembiayaan lebih lancar dan komprehensif, serta . Tentu, ini bagian dari pembangunan. “Dia berkata.
Ridha Wirakusumah adalah direktur senior di industri perbankan, jasa keuangan dan investasi, dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di lembaga internasional dan Indonesia terkemuka. Ridha menjadi anggota dewan direksi INA atas rekomendasi Presiden Joko Widodo.

Ia menjabat sebagai eksekutif senior di industri perbankan, jasa keuangan dan investasi serta memiliki pengalaman yang luas. Terakhir, ia menjadi CEO dari Bank Permata. Saat memperkenalkan Ridha, Presiden mengatakan: “Ia memiliki pengalaman yang luas di banyak perusahaan multinasional, seperti sebagai AIG Asia Pacific Regional President dan Chief Executive Officer, President and Chief Executive Officer General Electric Asia Pacific, Chief Executive Officer Maybank Indonesia.

Ridha, selaku ketua dewan direksi INA, akan menjalankan tugasnya bersama empat profesional lainnya. Profesional pertama adalah Arief Budiman, yang merupakan wakil ketua atau direktur investasi di jajaran direksi INA. Arief adalah seorang eksekutif di industri keuangan dan investasi dengan 25 tahun pengalaman internasional dan domestik.

Dia berkata: “Dia dianggap sebagai presiden direktur McKinsey Indonesia ketika dia masih sangat muda, dia adalah penasihat Booth Allen Hamilton di Amerika Serikat dan Asia, dan dia adalah presiden Danarixus dan Pertamina. Chief Financial Officer.”.

Selain itu, terdapat pula Direktur Investasi, Stefanus Ade Hadiwidjaja, seorang praktisi investasi profesional muda Indonesia dengan pengalaman internasional.
“Ia memiliki pengalaman sebagai konsultan internasional, chief executive officer, dan komite investasi di sejumlah perusahaan multinasional. Presiden mengatakan, antara lain sebagai Managing Director dan Country Head Crador di Indonesia dan Singapura.

Sebagai direktur risiko INA, Marita Alisjahbana adalah pakar manajemen risiko, dan Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai posisi tertinggi di Indonesia. Marita memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman internasional.

“Ia merupakan warga negara Indonesia pertama dalam sejarah dan telah menjabat sebagai Manajer Risiko Regional dan Korporat Citibank Indonesia selama 15 tahun yang memegang posisi ini.

Ia juga pernah menjabat sebagai Manajer Risiko Nasional dan Perusahaan untuk Citibank Thailand, Vietnam dan Filipina. Terakhir, ada sosok Eddy Porwanto yang terpilih sebagai direktur keuangan. Eddy adalah salah satu profesional dengan pengalaman 30 tahun dalam manajemen keuangan dan transformasi kinerja di berbagai perusahaan.

Presiden Jokowi berkata: “Dia adalah seorang yang memiliki pengalaman yang luas dalam transformasi kinerja dan ahli dalam manajemen keuangan dan dan peningkatan nilai dari banyak perusahaan multinasional.

Dia memiliki pengalaman yang luas sebagai pengendali keuangan di berbagai sektor industri penerbangan, otomotif dan barang-barang konsumen. Dia memiliki juga pernah menjabat sebagai CFO Polaris Pacific Corporation dan General Motors Indonesia.

Dengan data terbaik tersebut, Presiden Joko Widodo berharap INA dapat memperoleh kepercayaan dari dalam dan luar negeri, yang akan mempersempit kesenjangan kemampuan pendanaan domestik antara kapasitas pendanaan dalam negeri dengan kebutuhan pendanaan pembangunan di masa mendatang.

Presiden Jokowi mengatakan, pembentukan INA diatur langsung oleh UU Cipta Kerja, dan dalam dokumen PP 74/2020 secara jelas mengatur organisasi kerja.

INA juga menjamin bahwa INA adalah lembaga profesional yang dilindungi undang-undang dan menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan langkah kerja.

Baca juga : 6 Fakta Terkait Bencana Alam Tanah Longsor di Nganjuk

Berikut lima direktur SWF yang dikenalkan langsung oleh Jokowi.

1. Ridha DM Wirakusumah (Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk) sebagai CEO

2. Arief Budiman (Mantan Pengawas Keuangan Pertamina) sebagai Deputy CEO

3. Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Pelaksana Creador) menjabat sebagai Chief Investment Officer

4. Marita Alisjahbana (Country Risk Manager Citi Indonesia) menjabat sebagai Chief Risk Officer

5. Eddy Porwanto (mantan CFO PT Garuda Indonesia Tbk / GIAA, menjabat sebagai CFO.

Presiden Jokowi sebelumnya menetapkan susunan anggota Badan Pengawas Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI) di Sidang Umum Istana Negara Gedung Kepresidenan di Jakarta. Pengukuhan Panitia Pengawas LPI dilaksanakan pada Rabu (27/1/2021) di Istana Negara Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prosesi pelantikan dilakukan melalui penerapan regulasi perapkan protokol kesehatan secara ketat.

Susunan Dewan Pengawas LPI adalah sebagai berikut:

Menteri Keuangan juga menjabat sebagai ketua dan tentu saja anggota Ex Officio
Menteri Badan Usaha Milik Negara, tentu saja anggota Exofficio
Darwin Cyril Noerhadi (Darwin Cyril Noerhadi) menjabat sebagai anggota dari tahun 2021 hingga 2026
Yozua menjadi anggota dari 2021 hingga 2025
Hariyanto menjabat sebagai anggota masa jabatan dari 2021 hingga 2024.

Pemerintah telah memutuskan untuk menginvestasikan 75 triliun rupiah pada modal awal sovereign wealth fund (SWF), dimana 15 triliun rupiah akan berasal dari APBN 2020, dan sisanya sebesar 60 triliun rupiah akan berbentuk saham.

Menteri Koordinator mengatakan: “Pemerintah telah membentuk sovereign wealth fund atau Indonesian Investment Authority (INA) dengan modal Rp 75 triliun, modal disetor Rp 15 triliun, dan sisanya berbentuk BUMN.

Saham Inbreng adalah transaksi yang digunakan untuk pemasukan aset, bukan dalam bentuk penyertaan modal dalam bentuk tunai, tetapi juga berupa aset berupa tanah, bangunan dan aset lainnya. Airlangga mengklaim pemerintah telah bertemu dengan 50 investor global untuk menarik investasi yang bisa dikelola melalui INA. Konon beberapa letter of intent dari berbagai negara telah dikumpulkan pemerintah.

Beliau berkata: “Kami telah menerima letter of intent dari DFC, JBIC dan ADIA di Uni Emirat Arab.” Pada tahap komersial, LPI akan terus memberikan dua jenis dana kepada Airlangga, yaitu dana utama dan dana tema. Adapun dana awal pendirian LPI, pemerintah mengalokasikan Rp 15 triliun dari APBN 2020. Pada saat yang sama, tambahan modal organisasi LPI akan meningkat hingga 75 triliun rupiah atau lebih.

Pada 2021, anggaran Rp 75 triliun akan disediakan secara bertahap. Melalui PMN (Penyertaan Negara) dan kapitalisasi laba ditahan sendiri LPI, dilakukan penambahan modal lebih dari Rp75 triliun. Dengan tambahan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas investasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap LPI sebagai lembaga yang bermodal besar.

Menteri Keuangan mengatakan: “PP 74/2020 mengatur tambahan modal ini berupa uang tunai, BMN (Komoditi Milik Negara), piutang negara dan BUMN atau perseroan terbatas atau saham milik negara pada BUMN.” Sebaliknya, pada tahun-tahun sebelum pencatatan Covid-19, median jumlah dividen BUMN adalah 20% -45%, khusus untuk badan usaha milik negara komersial.

saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun peraturan perpajakan untuk lembaga keuangan investasi (LPI) atau SWF, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Peraturan perpajakan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik LPI.

Ketentuan perpajakan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengenakan pajak atas transaksi yang terkait dengan badan atau entitas pengelola investasi.

Ia mengatakan dalam rapat kerja dengan Panitia ke-11 MPR, Senin (25/1/2021), “Saat ini kami sedang mematangkan RPP terkait tax treatment.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun peraturan perpajakan untuk lembaga keuangan investasi (LPI) atau SWF. Peraturan perpajakan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik LPI.

Ketentuan perpajakan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengenakan pajak atas transaksi yang terkait dengan badan atau entitas pengelola investasi. Ia mengatakan dalam rapat kerja dengan Panitia ke-11 MPR, Senin (25/1/2021), “Saat ini kami sedang mematangkan RPP terkait tax treatment.”

Baca juga : 5 Hal Baru di Draf RUU Pemilu

Fakta Lembaga INA yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo

1. Ridha Wirakusumah menjabat sebagai Presiden LPI

Ridha memiliki pengalaman eksekutif senior di bidang perbankan, jasa keuangan dan investasi. Akhirnya, dia menjadi CEO Bank Permata.Ridha memiliki pengalaman yang luas dan menjabat sebagai CEO di banyak perusahaan multinasional. Direktur Hong Kong Kohlberg Kravis Robert (Kohlberg Kravis Robert), Presiden dan CEO Hong Kong International Group, Presiden dan CEO GE (General Electric) Asia Pasifik, Capital Consumer Finance and Banking, Indonesia dan Malay Chief Executive Officer ADB.

2. Ciptakan lingkungan investasi yang aman dan nyaman

Sejak Rida terpilih sebagai ketua dewan direksi LPI yang baru, ia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang nyaman dan aman di dalam negeri sehingga investor dapat berdatangan.Ia mengatakan: “Hal pertama yang ingin saya tekankan adalah kita harus menciptakan lingkungan investasi yang nyaman dan aman agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.”

Ridha menegaskan LPI saat ini mencari dana modal, bukan dana pinjaman. Dana dapat berasal dari sumber daya pemerintah yang baik dan bersih. “Tentunya tugas yang kedua ini, kalau bisa atas nama SWF semua dana yang dipercayakan kepada kita (jika memungkinkan) akan terus bertambah, sehingga menjadi dana abadi yang bisa terus menjadi anak sejahtera dan senantiasa, “jelasnya.

3. LPI mencari dana modal, bukan pinjaman

Direktur Utama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Otoritas Investasi Indonesia (INA) mengatakan, pihaknya mencari dana pembangunan yang bisa memberikan nilai tambah bagi semua pihak, bukan dana pinjaman. “yang kita cari adalah dana modal, bukan dana pinjaman, tegasnya.“ Kalau bisa dana nilai tambah tentu dari sumber tata kelola yang baik, bersih (bersih), ”kata Ridha, Selasa (16/2/2021).

Ridha yang memiliki pengalaman kepemimpinan di perusahaan multinasional ini menegaskan akan menciptakan lingkungan investasi yang baik di Indonesia sehingga investor merasa nyaman dan percaya diri. “Prospek pembangunan Indonesia sangat luar biasa dan oleh karena itu mereka bisa bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Baik dari segi demografi, skala maupun potensi bisnis,” ujarnya.

4. Dana abadi Pembangunan

Direktur Pelaksana LPI juga berencana menggunakan dana INA sebagai dana pembangunan. Jajaran direksi LPI secara resmi mulai bekerja hari ini, terlebih dahulu akan membentuk landasan kerja agar pengurus LPI dapat bekerja secara profesional dan berintegritas. Ridha mengatakan: “Menurut saya yang terpenting adalah membangun perusahaan yang lengkap dengan profesionalisme tingkat tinggi, dan membangun lingkungan tata kelola yang benar-benar kuat di bawah bimbingan dewan pengawas kami, dan kemudian merumuskan kebijakan yang akan kami buat.

Ridha yakin LPI akan mengkaji berbagai proyek potensial di Indonesia ke depan untuk menarik investor. Ia juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas LPI, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir. “Kami telah menentukan banyak daftar infrastruktur. Jika saya dapat mengutip Mr Eric sedikit, kami mungkin dapat melihat sekitar $ 9,5 miliar pendanaan sedang digalang.

Tapi tentu saja, kami akan memeriksa ulang untuk memastikan bahwa proyek dapat benar-benar memberikan keuntungan besar bagi kami dan rekan investor kami, “kata Ridha. LPI menerima Rp 15 triliun dari pemerintah dalam APBN 2020 dan tahun ini Rp 15 triliun lagi. Kemudian LPI juga menerima Rp 45 triliun dalam bentuk transfer saham (inbreng) tahun ini. LPI akan menggunakan modal awal Rp 75 triliun sebelum akhir tahun ini untuk memprakarsai kerja sama menghimpun investasi dan mencari mitra pembangunan Indonesia.

5. Pembangunan infrastruktur utama jalan tol

Direktur LPI Ridha Wirakusumah mengatakan sesuai amanah, industri infrastruktur menjadi salah satu hal yang akan digandeng investor untuk menggalang dana. Salah satu prioritas saat ini adalah jalan tol. Ia menjelaskan dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, Selasa (16/2/2021), “Ada banyak infrastruktur dan harus direklasifikasi. Nanti kita fokus ke jalan tol.”

Dia menjelaskan, salah satu alasan pemilihan jalan tol karena departemen memiliki pengaruh yang cukup banyak. Dengan begitu, nilai investasi pembangunan jalan tol sangat tinggi. Dia menjelaskan: “Tapi untuk jalan tol itu pun, sekarang saya harus bicara detailnya selaku Dirut. Kita harus bertemu dan bekerjasama dengan pemilik jalan tol, baik itu Waskita, Hutama, Wika, Jasa Marga.”

Ia menyatakan ingin bekerja sama dengan BUMN jika investor memasukkan modalnya. Ia mengatakan: “kita harus bekerja sama sebagai pemilik untuk mengoptimalkan jalan tol. Hanya dengan cara inilah kita bisa melihat kemajuannya.”Ia menegaskan, LPI tidak hanya mencari pendanaan. Karena LPI berharap bisa bekerja sama dengan investor untuk meningkatkan kinerja, maka jalan tol akan lebih baik meski dalam kondisi baik. Sebaliknya, jika ada dana dari luar, investasi pembangunan jalan tol akan lebih cepat, lebih baik, dan lebih optimal. Bagi masyarakat Indonesia, nilai tambahnya lebih cepat.

6. Pemerintah tidak berutang kepada investor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI) merupakan alat investasi baru bagi negara. Karenanya, calon mitra LPI harus bersama-sama berinvestasi atau berinvestasi di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan dalam keterangan pers yang dikeluarkan pada Selasa (16/2/2021) di Istana Negara Jakarta: “Kami tidak meminjam uang, tetapi mereka berinvestasi dengan kami.”

Sri Mulyani mengatakan, pendirian LPI merupakan cara agar pemerintah tidak terlalu mengandalkan leverage atau pinjaman. Oleh karena itu, karena LPI merupakan investasi bersama, maka diperlukan proses yang cukup detail. Dia berkata: “Investasi pasti membutuhkan proses yang sangat rinci dan jelas.” Menkeu menambahkan, dalam proses pendirian LPI, pemerintah telah memperoleh berbagai keuntungan dari investor di beberapa reksa dana besar di dunia. Mereka semua mengutarakan keinginannya bahkan mengutarakan keinginannya untuk meningkatkan nilai LPI.

Dia menjelaskan: “Oleh karena itu, kami sudah memiliki beberapa dana, dan bahkan menulis langsung kepada Tuan Eric dan saya untuk menyatakan minat.” Sri Mulyani menyadari bahwa LPI memiliki potensi yang besar. Karenanya, pemerintah masih menahan dan mempertimbangkan berbagai kepentingan investor di seluruh dunia. Dia berkata: “kami akan menutup hari ini karena saya pikir kami akan menyelesaikan tujuan pembangunan rumah sambil menyelesaikan pertukaran teknis.”